Tinta Merah

Informasi terupdate seputar dunia pendidikan

Powered by Blogger.

Wednesday, June 8, 2016

Pemangkasan satu juta PNS baru menjadi wacana

Pemangkasan satu juta PNS baru menjadi wacana - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, menilai bahwa jumlah ideal pegawai negeri sipil (PNS) adalah 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Karena itu, jika saat ini jumlah PNS yang pensiun sebanyak 500.000 orang, maka dibutuhkan 500.000 lagi untuk mencapai jumlah ideal.
"Rasio idealnya 1,5 persen. Saat ini jumlah PNS 4,5 juta orang, sehingga jumlah idealnya 3,5 juta," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Rabu.
Pemangkasan satu juta PNS baru menjadi wacana

Yuddy mengatakan, saat ini ada 330.000 PNS yang ditawarkan pensiunan dini agar jumlah ideal itu tercapai.
"Kalau yang pensiun 500.000 orang, tinggal 4 juta PNS, dan 3,5 juta masih dibutuhkan pengurangan 500.000 lagi. Dan, ada 330.000 yang kita tawarkan pensiun dini,"katanya.
Yuddy mengaku bahwa pemangkasan satu juta PNS baru menjadi wacana dan belum dibahas dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, wacana tersebut masih dalam tahapan kajian yang selektif sebelum diterapkan.
"Kami sudah membuat penilaian berjenjang. Kurang lebih mereka yang tidak produktif itu sasaran rasionalisasi, merumahkan mereka,"katanya.
Yuddy menjelaskan, kementeriannya sudah membuat penilaian berjenjang kepada para PNS sehingga mereka yang tidak produktif menjadi sasaran rasionalisasi.

PNS yang terkena rasionalisasi tetap mendapat gaji pensiun pada waktunya. Namun pemerintah akan lebih efisien karena tidak ada tunjangan kinerja.

Seperti diberitakan sebelumnya, wacana kebijakan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disampaikan Yuddy Chrisnandi, sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan para PNS. Kekhawatiran tersebut muncul akibat adanya informasi yang mengatakan bahwa ke depannya pemerintah akan melakukan rasionalisasi bagi 1 juta PNS. Rasionalisasi itu antara lain dilakukan dengan “merumahkan” sejumlah PNS yang dinilai tidak produktif.

Menjawabi kekuatiran itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa wacana rasionalisasi PNS dimaksudkan agar belanja pegawai kementerian atau lembaga di APBN bisa lebih efisien. Namun demikian, kata Presiden, rasionalisasi yang dimaksud dalam wacana tersebut akan dilakukan secara alamiah.

"Kita lakukan rasionalisasi secara alami. Artinya, dalam setahun misalnya pensiun 120 ribu orang, nanti pada tahun ke-5 kita hanya menerima 60 ribu orang. Nanti akan berkurang banyak sekali," kata Presiden usai Rapat Kerja Pemerintah dengan seluruh Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, (7/6).

Terkait dengan target rasionalisasi PNS yang mencapai 1 juta PNS, Presiden menerangkan bahwa rasionalisasi alamiah tersebut akan dilakukan hingga mencapai jumlah target tertentu. 

"Kalau itu dilakukan, nantinya suatu saat akan tercapai (jumlah tersebut). Sehingga efisiensi belanja pegawai betul-betul bisa kita lakukan,"katanya dikutip Menpan.go.id.

Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa rasionalisasi ini tidak akan dilakukan dalam jangka pendek. Selain itu, Presiden memastikan bahwa wacana ini baru sebatas konsep di tingkat kementerian dan belum diajukan secara resmi kepada Presiden.

"Ya tidak mungkin dalam setahun diselesaikan. Tapi memang itu rencana dan konsep dari Menpan belum saya terima, tetapi kira-kira arahnya seperti itu," kata Presiden.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan, saat ini belanja pegawai mencapai 33,8 persen dari total APBN. Artinya, sekitar Rp 720 triliun habis hanya untuk belanja pegawai. Dengan adanya rasionalisasi ini, setidaknya negara dapat berhemat sekitar 25% dari belanja pegawai. Sumber : indonesiasatu

 
Atas